Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), meminta Joko Widodo mengubah sistem sertifikasi guru yang berlaku saat ini, setelah resmi dilantik jadi presiden. Dia menyarankan tunjangan sertifikasi itu diganti dengan tunjangan profesi.
“Saya sudah minta sama Pak Jokowi tolong kalau nanti sudah dilantik jadi Presiden, tunjangan sertifikasi guru itu dicabut. Tidak boleh ada tunjangan sertifikasi guru, yang boleh itu adalah tunjangan profesi,” ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, rabu (13/8).
Ahok menegaskan, pemberian tunjangan sertifikasi guru tidak efektif dan membuat guru-guru tidak bekerja secara maksimal. Lantaran, hanya membuat guru-guru tersebut bolak balik untuk fotokopi sertifikat.
“Kalau sekarang kan lihat guru-guru kita, tiap bulan kerjanya fotokopi sertifikat melulu. Untuk apa? Untuk dapatkan tunjangan sertifikat. Harusnya tiap lima tahun dites masih sesuai enggak dia jadi guru, kalau sesuai ya sudah uangnya dikirim otomatis ke rekeningnya,” kata dia.
Ahok membantah dirinya malah ingin menghapus tunjangan sertifikasi guru. Tetapi, kata Ahok, tunjangan guru tersebut harus membuat kinerja guru meningkat bukan malah membuat guru malas mengajar.
“Jadi saya tidak menghapus jumlah uang tunjangan sertifikasi, bukan. Kita mau tunjangan yang baik tapi kalau tidak beres ya kita tidak keluarkan. Jadi semua orang harus dites. Pak Jokowi berharap Jakarta ini jadi model tentang tunjangan kinerja daerah ini,” pungkas dia.(merdeka.com)
